Pada tahun 1950-an, di Bandung sebenarnya telah ada perguruan tinggi seperti Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA yang merupakan bagian dari Universitas Indonesia (UI) dan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Namun, masyarakat menghendaki sebuah universitas negeri yang menyelenggarakan pendidikan dari berbagai disiplin ilmu. Perhatian pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat besar terhadap perlu adanya universitas negeri di Bandung, terutama setelah Bandung dipilih sebagai kota penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955.
Oleh karena itu, pada tanggal 14 Oktober 1956 terbentuklah Panitia Pembentukan Universitas Negeri (PPUN) di Bandung. Pembentukan PPUN tersebut berlangsung di Balai Kotapraja Bandung. Pada rapat kedua tanggal 3 Desember 1956, panitia membentuk delegasi yang terdiri dari Prof. Muh. Yamin, Mr. Soenardi, Mr. Bushar Muhammad, dan beberapa orang tokoh masyarakat Jawa Barat lainnya. Tugas delegasi adalah menyampaikan aspirasi rakyat Jawa Barat tentang pendirian universitas negeri di Bandung kepada Pemerintah, DPR Kabupaten dan Kota Besar Bandung, Gubernur Jawa Barat, Presiden UI, Ketua Parlemen, Menteri PPK, bahkan kepada Presiden Republik Indonesia.
Delegasi berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga pemerintah melalui SK Menteri PPK No. 11181/S tertanggal 2 Februari 1957, memutuskan membentuk Panitia Negara Pembentukan Universitas Negeri (PNPUN) di Kota Bandung.
Pada tanggal 25 Agustus 1957 dibentuk Badan Pekerja (BP) dan PNPUN tersebut yang diketuai oleh R. Ipik Gandamana, Gubernur Jawa Barat. BP dibentuk dengan tujuan untuk mempercepat proses kelahiran UN tersebut. Hasil dari BP adalah lahirnya Universitas Padjadjaran (Unpad) pada hari Rabu 11 September 1957, dikukuhkan berdasarkan PP No. 37 Tahun 1957 tertanggal 18 September 1957 (LN RI No. 91 Tahun 1957).
Kemudian berdasarkan SK Menteri PPK No. 91445/CIII tertanggal 20 September , status dan fungsi BP diubah menjadi Presidium Unpad yang dilantik oleh Presiden RI tanggal 24 September 1957 di kantor Gubernuran Bandung.
Adapun nama “Padjadjaran” diambil dari nama Kerajaan Sunda, yaitu Kerajaan Padjadjaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi atau Prabu Dewantaprana Sri Baduga Maharaja di Pakuan Padjadjaran (1473-1513 M). Nama ini adalah nama yang paling terkenal dan dikenang oleh rakyat Jawa Barat, karena kemashuran sosoknya di antara raja-raja yang ada di tatar Sunda ketika itu.
Pada saat berdirinya, Unpad terdiri dari 4 fakultas: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Ekonomi (keduanya berawal dari Yayasan Universitas Merdeka di Bandung), Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP, penjelmaan dari PTPG di Bandung), dan Fakultas Kedokteran.
Pada 18 September 1960, dibuka Fakultas Pendidikan Jasmani (FPJ) sebagai perubahan dari Akademi Pendidikan Jasmani. Pada tahun 1963-1964, FPJ dan FKIP melepaskan diri dari Unpad dan masing-masing menjadi Sekolah Tinggi Olah Raga dan Institut Keguruan & Ilmu Pendidikan (IKIP, sekarang Universitas Pendidikan Indonesia).
Dalam kurun waktu 6 tahun, di lingkungan Unpad bertambah 8 fakultas yakni: Fakultas Sosial Politik (13 Oktober 1958, sekarang FISIP), Fakultas Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA, 1 November 1958), Fakultas Sastra (1 November 1958, kini menjadi Fakultas Ilmu Budaya), Fakultas Pertanian (Faperta, 1 November 1959), Fakultas Kedokteran Gigi (FKG, 1 November 1959), Fakultas Publisistik (18 September 1960, sekarang menjadi Fikom), Fakultas Psikologi (FPsi, 1 September 1961), dan Fakultas Peternakan (Fapet, 27 Juli 1963).
Tahun 2005, Unpad membuka 3 fakultas baru Fakultas Ilmu Keperawatan (FIK, 8 Juni 2005), Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan (FPIK, 7 Juli 2005), dan Fakultas Teknik Industri Pertanian (FTIP, 13 September 2005).
Selama 2 tahun kemudian, Unpad meningkatkan status 2 jurusan di FMIPA, yaitu Jurusan Farmasi menjadi Fakultas Farmasi (17 Oktober 2006), serta Jurusan Geologi menjadi Fakultas Teknik Geologi (FTG, 12 Desember 2007).
Dalam rangka meningkatkan performa universitas, pada 7 September 1982, Unpad membuka Fakultas Pascasarjana. Fakultas ini menyelenggarakan pendidikan jenjang S-2 (Program Magister) dan S-3 (program Doktor). Pada perkembangan selanjutnya, Fakultas Pascasarjana statusnya berubah menjadi Program Pascasarjana. Sebagai upaya memenuhi tenaga-tenaga terampil ahli madya, maka Unpad juga menyelenggarakan pendidikan Program Diploma (S-0) untuk beberapa bidang ilmu.
Kepemimpinan di Unpad pun mengalami perkembangan, baik para pejabat, struktur, maupun bentuk organisasinya. Kepemimpinan yang pertama berbentuk presidium, dengan ketua R. Ipik. Gandamana, Wakil Ketua R. Djusar Subrata, serta Sekretaris Mr. Soeradi Wikantaatmadja dan R Suradiradja.
Selanjutnya pad 6 November 1957 diangkat Presiden Unpad yaitu Mr. Iwa Koesoemasoemantri, berdasarkan SK Presiden RI No. 14/M/1957, tertanggal 1 Oktober 1957. Pengambilan sumpah dilakukan di Istana Negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Presiden Unpad didampingi Senat Universitas dengan Sekretaris Prof. M. Sadarjun Siswomartojo, Kusumahatmadja, dan Mr. Bushar Muhammad.
Sejak 1963, sebutan Presiden Universitas diubah menjadi Rektor dan sebutan Sekretaris Universitas atau Kuasa Presiden diubah menjadi Pembantu Rektor.
Adapun susunan pejabat Rektor Unpad sejak awal berdirinya hingga sekarang sebagai berikut.:
1957-1961 Prof. Iwa Koesoemasoemantri, S.H.
1961-1964 Prof. R. G. Soeria Soemantri, drg.
1964-1966 Moh. Sanusi Hardjadinata
1966-1973 Prof. R. S. Speria Atmadja
1973-1974 Prof. Dr. Muchtar K., S.H., LL.M.
1974-1982 Prof. Dr. Hindersah Wiraatmadja
1982-1990 Prof. Dr. Yuyun Wirasasmita, M.Sc.
1990-1998 Prof. Dr. H. Maman P. Rukmana
1998-2007 Prof. Dr. H. A. Himendra Wargahadibrata, dr., Sp.An., KIC
2007-sekarang Prof. Dr. Ir. Ganjar Kurnia, DEA.
Kampus Jatinangor
Terinspirasi oleh “Kota Akademik Tsukuba”, Rektor keenam Unpad, Prof. Dr. Hindersah Wiraatmadja menggagas “Kota Akademis Manglayang”, yang terletak di kawasan kaki Gunung Manglayang.
Konsep tersebut menjawab permasalahan kampus Unpad yang tersebar di 13 lokasi yang berbeda sehingga menyulitkan koordinasi dan pengembangan daya tampung, selain untuk meningkatkan produktivitas, mutu lulusan, dan pengembangan sarana/prasarana fisik.
Sejak tahun 1977, Unpad merintis pengadaan lahan yang memadai dan tahun 1979 baru disepakati dengan adanya penunjukkan lahan bekas perkebunan di Jatinangor.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 593/3590/1987, kawasan itu meliputi luas 3.285,5 Hektar, terbagi dalam 7 wilayah peruntukkan. Khusus untuk Unpad, wilayah pengembangan kampus di Jatinangor mencakup 175 h.
Secara bertahap, Unpad telah mulai memindahkan kegiatan pendidikannya ke Jatinangor sejak 1983, yang diawali oleh Fakultas Pertanian. Kemudian diikuti oleh fakultas-fakultas lainnya yang ada di lingkungan Unpad. Pada 5 Januari 2012, gedung Rektorat Unpad resmi pindah ke Jatinangor.
06.52
By
Haris Prasetyo
